Dugaan Monopoli Proyek di Dinas PUTR Langkat, GAPENSI Siapkan Aksi di Kejatisu dan Polda Sumut

Kami ingin seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan di Dinas PUTR Kabupaten Langkat dapat diperiksa secara transparan dan objektif," ujar Ucok BL.

GAPENSI Minta Proses Tender dan Pengadaan Langsung Ditelusuri

GAPENSI Langkat menilai pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pemeriksaan juga diharapkan dapat memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek pemerintah di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten Langkat.

Organisasi tersebut mendesak agar penelusuran tidak hanya berfokus pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, proses tender, penetapan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Menurut GAPENSI, pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pelaku usaha jasa konstruksi lainnya.

GAPENSI juga meminta agar informasi dan dugaan yang menjadi dasar tuntutan mereka ditindaklanjuti secara profesional oleh lembaga berwenang. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mendorong Transparansi Tata Kelola Proyek Pemerintah

Rencana aksi pada 27 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya GAPENSI Langkat menyampaikan aspirasi mengenai tata kelola pengadaan proyek pemerintah di Kabupaten Langkat.