Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026, sebagai bentuk keseriusan pemerintah bersama aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Tanjung Tiram Yusrizal, Kapolsek Talawi beserta jajaran, Sekretaris Camat Tanjung Tiram, Kasi Pelmas Trantib Kecamatan Tanjung Tiram, Kepala Desa Suka Jaya, serta para Kepala Dusun Desa Suka Jaya.

Dalam rapat tersebut, seluruh unsur yang hadir membahas langkah-langkah strategis untuk mencegah dan mengatasi aksi tawuran yang melibatkan anak-anak dan remaja.

Camat Tanjung Tiram, Yusrizal, menegaskan bahwa persoalan tawuran harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Menurutnya, penanganan kenakalan remaja tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif pemerintah, orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar.

«"Persoalan tawuran ini harus kita tangani bersama. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam tindakan yang dapat merusak masa depan mereka. Peran orang tua sangat penting untuk mengawasi pergaulan dan aktivitas anak-anaknya," ujar Yusrizal.

Ia mengatakan, Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram akan terus membangun koordinasi dengan pihak kepolisian, pemerintah desa, kepala dusun serta seluruh elemen masyarakat dalam melakukan langkah-langkah pencegahan.

Menurut Yusrizal, pendekatan persuasif kepada anak-anak dan keluarga perlu dilakukan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dari akar permasalahannya.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut bertanggung jawab. Jangan menunggu sampai terjadi tawuran. Jika ada potensi atau tanda-tanda yang mengarah kepada gangguan keamanan, segera lakukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun aparat keamanan," tegasnya.

Lebih lanjut, Camat Tanjung Tiram menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut tidak hanya sebatas pertemuan, tetapi akan ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, termasuk meningkatkan pengawasan di lingkungan desa dan melakukan pendekatan langsung kepada keluarga anak-anak yang diduga terlibat tawuran.

Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram bersama Polsek Talawi dan Pemerintah Desa Suka Jaya berkomitmen untuk terus bersinergi menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Usai rapat koordinasi, unsur pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, pemerintah desa dan pihak terkait juga melakukan langkah preventif dengan memberikan imbauan kepada masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja di wilayah Desa Suka Jaya.

Melalui sinergi seluruh pihak, diharapkan aksi tawuran tidak kembali terjadi dan generasi muda di Kecamatan Tanjung Tiram dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, positif dan kondusif.mk_03

Kegiatan tersebut merupakan langkah preventif sekaligus bentuk kepedulian aparat keamanan dan pemerintah terhadap maraknya potensi kenakalan remaja yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sebelum melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram bersama personel TNI-Polri terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi di Kantor Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Rapat tersebut membahas langkah-langkah pencegahan serta upaya bersama dalam mengantisipasi agar aksi tawuran yang melibatkan remaja tidak kembali terjadi.

Dalam kegiatan door to door, petugas memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, khususnya dalam pergaulan sehari-hari.

Para orang tua diingatkan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka terlibat dalam aksi tawuran maupun kegiatan negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Tanjung Tiram Yusrizal, Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus, Kanit Reskrim Polsek Talawi IPDA R. Marbun, sejumlah kanit dan personel Polsek Talawi, serta Kepala Desa Suka Jaya Parul Rozi bersama perangkat desa.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan personel Babinsa Koramil 05 Tanjung Tiram serta perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kanit Reskrim Polsek Talawi, IPDA R. Marbun, mengatakan kegiatan door to door tersebut merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan kepolisian bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk mengantisipasi terulangnya aksi tawuran yang melibatkan remaja dari Desa Suka Jaya dan wilayah sekitarnya.

«"Dalam kegiatan tersebut, kami menyampaikan imbauan serta pesan-pesan Kamtibmas kepada para orang tua dan masyarakat agar bersama-sama menolak dan mencegah aksi tawuran," ujar IPDA R. Marbun.»

Menurutnya, peran orang tua memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk karakter dan mengawasi pergaulan anak-anak, terutama di tengah perkembangan lingkungan sosial yang semakin kompleks.

Ia berharap adanya sinergi yang kuat antara kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

"Pencegahan tawuran tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat. Dibutuhkan peran aktif seluruh pihak, terutama keluarga dan orang tua, dalam mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang dapat merusak masa depan mereka," tambahnya.

Polsek Talawi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya potensi tawuran maupun gangguan Kamtibmas lainnya.

Melalui pendekatan langsung kepada keluarga para remaja, diharapkan langkah ini dapat memberikan efek positif dan kesadaran bersama bahwa aksi tawuran bukanlah solusi, melainkan tindakan yang dapat membawa dampak buruk bagi masa depan generasi muda.Mk_03

Adam mendatangi kantor Kejari Batu Bara pada Senin, 7 September 2026. Ia didampingi wartawan BITV Online, Muhamad Taufik. Namun, menurut Adam, Taufik tidak diizinkan masuk saat dirinya dipanggil menemui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.Sebelum memasuki ruangan, Adam diminta menitipkan telepon genggam di loker dan menjalani pemeriksaan dengan alat pendeteksi. Ia kemudian mengikuti pertemuan seorang diri, sedangkan Taufik menunggu di luar.

Dalam pertemuan itu, kata Adam, pihak Kejari memperlihatkan sejumlah dokumen dan menjelaskan perkembangan laporan yang disampaikan APDESU beberapa bulan sebelumnya. Perkara tersebut disebut masih dalam tahap penyelidikan.Kejari, menurut Adam, telah mempelajari berkas dan bukti yang dilampirkan pelapor. Namun, institusi itu juga disebut telah dua kali mengirim surat kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Batu Bara, untuk melakukan pemeriksaan.

"Kalau dari pemeriksaan Inspektorat ditemukan kerugian negara, hasilnya dapat disampaikan kepada Kejari untuk ditindaklanjuti. Begitu penjelasan yang saya terima," kata Adam seusai pertemuan.Mempertanyakan peran Inspektorat

Pelibatan Inspektorat membuat APDESU bertanya-tanya. Adam mengatakan organisasinya melaporkan perkara tersebut kepada Kejari karena menyangkut dugaan tindak pidana korupsi."Kami melapor kepada Kejari Batu Bara. Mengapa kemudian berkasnya dikoordinasikan atau diserahkan kepada APIP? Apakah memang begitu mekanismenya?" ujar dia.

Adam meminta Kejari menjelaskan apakah laporan itu tetap ditangani penyelidik atau baru akan diproses setelah Inspektorat menemukan kerugian negara. Ketidakjelasan posisi laporan, menurut dia, dapat menimbulkan keraguan terhadap kepastian penanganan pengaduan masyarakat.Wartawan BITV Online, Muhamad Taufik, juga mempertanyakan langkah tersebut setelah Adam keluar dari ruang pertemuan.

"Kenapa laporan yang disampaikan kepada Kejari harus lebih dahulu dikoordinasikan dengan Inspektorat?" kata Taufik.

Hal lain yang dipersoalkan APDESU adalah pembahasan mengenai nilai dugaan kerugian negara. Adam mengaku menangkap kesan bahwa Kejari lebih memprioritaskan perkara korupsi dengan nilai kerugian besar.Ia mempertanyakan dasar untuk menilai laporan tersebut sebagai perkara kecil. Sebab, kata Adam, belum ada penjelasan apakah penyelidik telah turun ke lapangan dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SDN 01 Labuhan Ruku.

"Apakah kepala sekolah, bendahara, komite, penyedia, dan pihak lain yang terlibat sudah diperiksa? Kalau belum, bagaimana bisa disimpulkan perkara ini kecil?" ujar Adam.Ia juga mempertanyakan apakah pengelolaan Dana BOS di sekolah lain di Kabupaten Batu Bara telah diperiksa. Menurut dia, nilai dugaan kerugian semestinya ditentukan berdasarkan pemeriksaan, bukan perkiraan awal.

"Uang negara tetap harus dipertanggungjawabkan, berapa pun nilainya," katanya.Wartawan dilarang mendampingi

APDESU turut menyoroti keputusan Kejari yang tidak mengizinkan Muhamad Taufik mendampingi Adam dalam pertemuan. Pelarangan itu dinilai perlu dijelaskan karena pembicaraan menyangkut perkembangan laporan yang berkaitan dengan kepentingan publik.Adam juga meminta dasar kebijakan penitipan telepon genggam bagi tamu yang hendak menemui pejabat Kejari.

"Kalau ada ketentuan yang melarang masyarakat membawa telepon genggam, alat perekam, atau didampingi wartawan, dasar aturannya perlu disampaikan secara terbuka," kata dia.Ia menyatakan dapat memahami penerapan prosedur keamanan di lingkungan Kejaksaan. Namun, pembatasan tersebut, menurut Adam, tidak seharusnya menimbulkan kesan bahwa pelayanan kepada masyarakat berlangsung tertutup.

"Kejaksaan merupakan lembaga negara dan kantornya melayani publik, bukan kantor pribadi," ujarnya.

Menunggu kepastianAdam menegaskan bahwa APDESU tidak bermaksud mengintervensi penyelidikan. Kedatangan mereka, kata dia, merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus upaya memperoleh kepastian atas laporan yang telah disampaikan.

"Jika ditemukan pelanggaran dan kerugian negara, proses sesuai hukum. Jika tidak ditemukan, hasil pemeriksaannya juga harus dijelaskan kepada masyarakat," kata Adam.APDESU menyatakan akan terus memantau penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana BOS tersebut. Organisasi itu meminta Kejari Batu Bara dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara bekerja secara profesional, independen, serta transparan.

Sampai berita ini ditulis, keterangan mengenai isi pertemuan masih berasal dari Ketua Umum APDESU Indonesia. Kejari Batu Bara dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara belum memberikan tanggapan untuk pemberitaan ini.

JAKARTA – Petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengamankan seorang warga negara Australia berinisial BA yang viral di media sosial terkait video dugaan aksi asusila. Ia dicegat saat hendak meninggalkan wilayah Indonesia pada Selasa (25/8) sekitar pukul 12.00 WITA.

"Kasus ini bermula dari beredarnya video di media sosial pada Sabtu (23/8) yang memperlihatkan dugaan perbuatan asusila di halaman rumah warga di wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai segera melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan Polsek Kuta Utara untuk memastikan informasi serta kronologi kejadian," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri.

Data dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) mengidentifikasi seorang warga negara Australia yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Imigrasi memasukkan data yang bersangkutan ke dalam Subject of Interest (SOI).

Dengan sistem tersebut, petugas dapat segera melakukan pemeriksaan apabila yang bersangkutan melintas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sistem keimigrasian mendeteksi hit SOI terhadap BA ketika berada di Terminal Keberangkatan Bandara Ngurah Rai.

Tim Imigrasi Ngurah Rai kemudian bergerak cepat melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan petugas TPI serta Polres Badung. Selanjutnya, BA diserahkan kepada Polres Badung untuk menjalani proses hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa setiap informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh warga negara asing akan ditindaklanjuti secara cepat dengan melibatkan koordinasi bersama instansi terkait.

"Menjaga kedaulatan negara dimulai dari menjaga setiap pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia. Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan berbasis intelijen, teknologi, dan kolaborasi lintas instansi agar setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, tepat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Hendarsam juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Kepolisian RI dalam penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, semangat Imigrasi untuk Rakyat diwujudkan tidak hanya melalui pelayanan terbaik, tetapi juga dengan memastikan pengawasan terhadap keberadaan orang asing dilakukan secara profesional.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana oleh orang asing di sekitarnya melalui kanal resmi Imigrasi atau kantor imigrasi terdekat," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) rampung dalam tiga tahun. Target tersebut disampaikan Prabowo di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Danantara, PLN hingga Pertamina.

Prabowo bahkan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan target tersebut dapat dicapai.

"Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri ESDM, bisa dalam 3 tahun?" tanya Prabowo dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp, Selasa (25/8/2026).

"Siap!" jawab Bahlil.

Prabowo kemudian meminta komitmen jajaran terkait untuk mengawal proyek tersebut. Mereka antara lain CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Menurut Prabowo, pembangunan PLTS 100 GWp merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Pemerintah ingin membuktikan bahwa target pembangunan dapat dicapai melalui kerja nyata.

"Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti, ya!" ujar Prabowo.

Presiden juga menjanjikan penghargaan bagi jajaran yang berhasil menyelesaikan target tersebut lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Prabowo menyinggung keberhasilan program strategis pemerintah sebelumnya yang disebut mampu dicapai lebih cepat dari target. Ia kemudian menantang tim energi untuk melakukan hal serupa.

"Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya. Nggak lah, udah 2 tahun lah, ya kan," kata Prabowo.

Dia bahkan menyebut akan memberikan tanda kehormatan apabila target pembangunan PLTS 100 GWp dapat dicapai dalam dua tahun.

"Kalau berhasil 2 tahun tim energi, dapat bintang lagi aku kasih tanda kehormatan," lanjutnya.

Target pembangunan 100 GWp PLTS tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah mempercepat pengembangan energi surya dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, penyelesaian proyek dalam tiga tahun akan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, kesiapan investasi, pembangunan infrastruktur pendukung serta percepatan eksekusi di lapangan.

Pemerintah kini menempatkan program PLTS 100 GWp sebagai salah satu proyek strategis dalam agenda transformasi energi nasional.* (d/dh)

KUPANG -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 7.029 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa utama Magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Aktivitas gempa susulan diperkirakan masih berlangsung hingga tiga sampai empat pekan setelah gempa utama atau sekitar awal September 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pola gempa susulan masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.
"Pola ini (gempa bumi susulan) akan berlangsung sampai 3-4 minggu setelah gempa utama terjadi," kata Berton, Selasa (25/8/2026).Berdasarkan data BMKG yang disampaikan BNPB, gempa susulan telah mencapai 7.029 kejadian. Kekuatan gempa susulan bervariasi, mulai dari Magnitudo 6,2 hingga yang terkecil Magnitudo 1,1.

"Sebagaimana kita tahu bahwa gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 bahwa berkekuatan 7,7 SR itu disertai gempa susulan. Saat ini gempa susulan sudah tercatat di BMKG sebanyak 7.029 kali," ujarnya.Aktivitas gempa susulan juga dapat terjadi dengan frekuensi tinggi dalam satu hari. Pada Senin (24/8/2026) saja, tercatat 141 gempa susulan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah wilayah terdampak masih harus meningkatkan kewaspadaan. Gempa susulan juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian.Sementara itu, BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat dampak gempa NTT telah mencapai 103 orang hingga Selasa (25/8/2026).

Data tersebut mencakup korban yang meninggal akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari bencana gempa. Selain korban meninggal, ribuan warga juga mengalami luka-luka dan terdampak kerusakan rumah maupun fasilitas umum.Pemerintah bersama BNPB dan sejumlah instansi terkait terus melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk pemantauan aktivitas gempa, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan serta pemenuhan kebutuhan warga yang masih mengungsi.

BNPB mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah selama aktivitas gempa susulan masih berlangsung.* (in/dh)Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 7.029 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa utama Magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Aktivitas gempa susulan diperkirakan masih berlangsung hingga tiga sampai empat pekan setelah gempa utama atau sekitar awal September 2026.Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pola gempa susulan masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.
"Pola ini (gempa bumi susulan) akan berlangsung sampai 3-4 minggu setelah gempa utama terjadi," kata Berton, Selasa (25/8/2026).

Temukan lebih banyak
Berita Lokal
hukum
Berita Olahraga

11 Hari Diguncang 7.029 Gempa Susulan, Korban Tewas Gempa NTT Bertambah Jadi 103 OrangBerdasarkan data BMKG yang disampaikan BNPB, gempa susulan telah mencapai 7.029 kejadian. Kekuatan gempa susulan bervariasi, mulai dari Magnitudo 6,2 hingga yang terkecil Magnitudo 1,1.

"Sebagaimana kita tahu bahwa gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 bahwa berkekuatan 7,7 SR itu disertai gempa susulan. Saat ini gempa susulan sudah tercatat di BMKG sebanyak 7.029 kali," ujarnya.Aktivitas gempa susulan juga dapat terjadi dengan frekuensi tinggi dalam satu hari. Pada Senin (24/8/2026) saja, tercatat 141 gempa susulan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah wilayah terdampak masih harus meningkatkan kewaspadaan. Gempa susulan juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian.
Temukan lebih banyak
Liputan Khusus
Berita Internasional
PolitikSementara itu, BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat dampak gempa NTT telah mencapai 103 orang hingga Selasa (25/8/2026).

Data tersebut mencakup korban yang meninggal akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari bencana gempa. Selain korban meninggal, ribuan warga juga mengalami luka-luka dan terdampak kerusakan rumah maupun fasilitas umum. Pemerintah bersama BNPB dan sejumlah instansi terkait terus melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk pemantauan aktivitas gempa, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan serta pemenuhan kebutuhan warga yang masih mengungsi.

BNPB mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah selama aktivitas gempa susulan masih berlangsung.* (in/dh)Artikel ini sudah tayang di www.bitvonline.com pada 25 Agustus 2026 pukul 20.08 WIB
Judul artikel: 7.029 Kali Bumi Bergetar, BNPB Prediksi Gempa Susulan NTT Baru Reda Awal September
Link Artikel: https://www.bitvonline.com/nasional/76245/7029-kali-bumi-bergetar-bnpb-prediksi-gempa-susulan-ntt-baru-reda-awal-september/